Mengecam Tindakan Kekerasan yang Dialami Buruh!

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

Nomor : 024/KP-PRP/PS/e/XI/2013

Mengecam Tindakan Kekerasan yang Dialami Buruh!
Kapolres Bekasi Harus Bertanggungjawab!

Salam rakyat pekerja,

Beberapa hari yang lalu, jutaan buruh di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikaan upah 50%. Aksi mogok nasional tersebut digelar di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota di 40 kawasan industri, yang dimulai pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2013. Aksi mogok nasional buruh ini sendiri merupakan hak buruh yang dijamin oleh Undang-Undang.

Namun dalam pelaksanaan aksi mogok nasional yang digelar oleh para buruh, khususnya di Kabupaten Bekasi akhirnya harus berakhir dengan aksi penyerangan, penganiayaan dan pembacokan oleh sejumlah ormas terhadap buruh. Sejumlah orang dengan atribut ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Putra/i Daerah (IKAPUD) Bekasi dan Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo), menghadang dan menyerang para buruh di wilayah kawasan Industri EJIP, Delta Silicon 1 dan 2, Hyundai, Jababeka 1 dan 2, MM 2100, Cikarang. Penyerangan itu pun menggunakan senjata tajam (samurai dan golok) dan benda tumpul (balok dan kayu). Sejumlah organisasi preman tersebut melakukan penyerangan, pembacokan, pemukulan serta perusakan kendaraan buruh. Akibat kekerasan tersebut, tercatat 18 buruh luka serius (luka bacok) dan 11 orang luka ringan. Beberapa buruh mengalami luka tusuk dibacok di punggung, patah tulang, pemukulan, diseret menggunakan motor dan lain-lain.

Sungguh terlihat jelas bahwa ormas-ormas tersebut melindungi kepentingan pemilik modal untuk memberangus gerakan buruh. Namun yang menjadi sorotan adalah aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi mogok nasional tidak berbuat apa-apa ketika ormas-ormas preman tersebut menyerang para buruh yang sedang mogok. Terkesan kepolisian membiarkan tindakan kekerasan yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Padahal aksi mogok kerja tersebut jelas-jelas seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Menghalangi hak buruh, dalam hal ini mogok kerja, yang dilindungi hukum jelas merupakan kejahatan. Apalagi tindakan penghalangan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan ormas Pemuda Pancasila (PP), IKAPUD dan Aspelindo terhadap buruh
  2. Pihak pelaksana langsung kekerasan dan pihak yang mengatur tindakan penyerangan tersebut harus bertanggungjawab dan dihukum karena telah menghalangi buruh untuk memperjuangkan haknya serta melakukan tindakan kekerasan
  3. Kepolisian Kabupaten Bekasi, khususnya Kapolres, harus bertanggungjawab karena membiarkan tindakan tindakan penyerangan dan kekerasan terhadap buruh yang sedang memperjuangkan haknya sesuai dengan konstitusi
  4. Bangun persatuan seluruh gerakan rakyat di Indonesia untuk melawan segala kebijakan Neoliberal yang menindas dan menyengsarakan rakyat
  5. Bangun kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat untuk menumbangkan kekuatan rezim Neoliberal
  6. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera

Jakarta, 4 November 2013
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional
Anwar Ma’ruf

Sekretaris Jenderal
Rendro Prayogo

Contact Person
Anwar Ma’ruf: 0812 1059 0010
Rendro Prayogo: 0855 1015 346

LEAVE A REPLY