Demokrasi Tidak Untuk Rakyat Miskin

Marlo Sitompul
Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan telah melahirkan banyak protes dari kalangan kelompok pergerakan maupun pengamat politik. UU tersebut menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak perlu lagi melibatkan rakyat secara langsung, melainkan hanya melibatkan para anggota dewan dan pimpinan partai politik semata.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan untuk rakyat yang baru saja mendapatkan hak berpolitiknya. Terlepas sistem pilkada langsung dengan berbagai macam permasalahannya, sistem tersebut telah menjadikan rakyat menjadi basis utama dalam perpolitikan negeri ini. Rakyat secara langsung memiliki posisi tawar politik, sehingga para calon kepala daerah dapat mendengar langsung apa yang diinginkan oleh rakyatnya.

Kerugian yang ditimbulkan paska pengesahan UU Pilkada ini adalah:

  1. Pertama, Kepala daerah yang terpilih didukung mayoritas oleh anggota DPRD, hal ini mengakibatkan aksebilitas terhadap kerja Pemerintah Daerah – Kepala Daerah akan lebih besar terbuka bagi DPRD dibandingkan kepada Publik. Hal ini mengakibatkan buruh-buruh yang mengadu ke Pemerintah Daerah akan sia-sia, dikarenakan pertanggungjawaban kerja pemerintah daerah tidak berorientasi kepada pertanggungjawaban kepada publik melainkan hanya kepada DPRD;
  2. Kedua, ada jarak antara Kepala Daerah dan Buruh, dimana Kepala Daerah yang terpilih tidak memiliki ke ikatan tanggungjawab pada konstituennya dalam hal ini buruh;
  3. Ketiga, Buruh tidak lagi memiliki peluang mencalonkan dan/atau memilih langsung Kepala Daerah yang rekam jejak dan keberpihakannya memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya;
  4. Keempat, berpotensi terjadinya penyelewengan oleh Kepala Daerah, karena hilangnya fungsi cek and balance oleh buruh dan masyarakat;
  5. Kelima, program atau kebijakan yang dikeluarkan tidak pro kepada perjuangan kaum buruh. Hal ini patut menjadi perhatian karena kebijakan ini akan menguntungkan kaum pemodal yang bercokol di partai politik, misalkan saja mengenai penetapan Upah Minimum;
  6. Keenam, berpotensi adanya praktik songok menyogok, guna menyukseskan kepentingan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi kaum buruh;
  7. Ketujuh, berpotensi kepada pengkerdilan gerakan buruh, karena buruh-buruh terpecah dan terfokus kepada perjuangan secara sektoral saja;
  8. Kedelapan, Peraturan-Peraturan yang dilahirkan hanya berorientasi kepada kepentingan pemodal saja, mengakibatkan kaum buruh semakin menderita dan jauh dari kata sejahtera;
  9. Kesembilan, Menguatkan sistem feodalisme kekuasaan di daerah untuk menguasai sumber daya alam, gerakan buruh direpresif oleh sistem feodalisme yang dilakukan preman, ormas-ormas kekerasan dan bahkan penggunaan aparatur Negara (POLRI atau TNI).

Sebagai sebuah konsep politik, Pilkada Langsung bukan tidak mengandung cacat. Hal ini bermula dari, bagaimana cara kerja Pilkada Langsung yang mementaskan pertarungan modal hingga persekutuan najis sejumlah kelompok kepentingan. Dua-duanya melakukan penghianatan atas kedaulatan rakyat dan keduanya hanya menempatkan rakyat seperti secarik kertas suara.

Demokrasi yang diidam-idamkan sebagai suara mayoritas (sebagimana tercermin dalam pilkada langsung), pada hakekatnya, hanya meletakan rakyat sebagai anak bawang. Strategi anak bawang ini berangkat dari Premis: biarkan orang menyakini bahwa pendapat mereka diperhitungkan, bahwa mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan bangsa, tetapi mereka sebenarnya tidak terlibat dalam permainan yang sesungguhnya. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan :

  1. Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta Pilkada. Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.
  2. Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PILKADA yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.
  3. Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun PARTAI RAKYAT yang tampil sebagai peserta PEMILU ataupun PILKADA karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis.

Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi (Pemilu Langsung dan PILKADA LANGSUNG) sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka mempersoalkan UU Pilkada tidak langsung tidak sekedar bicara soal PILKADA, melainkan juga bagaimana kita semua harus mulai memikiran GERAKAN POLITIK ALTERNATIF.

Oleh karenanya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan mempersoalkan UU PILKADA yang telah disahkan, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN SISTEM DEMOKRASI (paket UU politik yang membatasi keterlibatan rakyat) demi lahir nya PARTAI RAKYAT dan hadirnya demokrasi yang benar-benar menguntungkan rakyat miskin, kaum buruh dan seluruh rakyat tertindas.

Menjadi ironis ketika rakyat membutuhkan dan menghasratkan perububahan terhadap bangsa ini, peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu masih sangat menyulitkan rakyat dapat membuat wadahnya sendiri, sebuah wadah yang berasal dari rakyat, diisi dan dijalankan oleh rakyat, dan pastinya akan membawa dan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat sejatinya.

Sistem kepartaian yang sekarang telah di monopoli borjuasi, dimana hanya mereka yang mempunya modal yang bisa mendirikan partai, bayangkan 50% kepengurusan dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi salah satu syarat pendirian sebuah partai, dan berbagai macam persyaratan prosedural lainnya yang akan sangat menyulitkan dan mengganjal rakyat yang selama ini termajinalkan untuk dapat mendirikan sebuah partai.

Yang pada akhirnya, karena rakyat tidak memiliki wadahnya sendiri, hasrat yang begitu besar akan perubahan yang lebih baik ini telah dibajak oleh partai-partai borjuis yang berkedok kerakyatan. Dan kembali lagi rakyat hanya dijadikan sebagai mesin pendulang suara, ini terlihat nyata dengang terpilihnya Jokowi menjadi presiden ke-7 Indonesia, rakyat yang berbondong-bondong memilihnya sembari membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik, dihadapkan kembali dengan kenaikan BBM yang pada tanggal 1 November 2014 ini akan diberlakukan. Kebaikan apa yang ada dalam kenaikan BBM? Apapun yang para elite dan intelektual borjuasi kemukakan sebagai rasionalisasi kenaikan BBM, yang menjadi kebenaran dan harus dihadapi rakyat adalah harga tahu, tempe meroket naik, ongkos kopaja dan metromini pun ikut meroket naik. Kembali pengkhianatan atas nama rakyat terjadi.

LEAVE A REPLY