Negara Harus Menjamin Pemilu Presiden 2014 Bebas dari Kecurangan dan Kekacauan!!!

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

No: 037/ KP-PRP/PS/e/VII/14

Negara Harus Menjamin Pemilu Presiden 2014 Bebas dari Kecurangan dan Kekacauan!!!

Salam rakyat pekerja,

Kericuhan Pemilihan Presiden (Pilpres) pendahuluan di Hongkong, pada tanggal 6 Juli 2014, menunjukkan pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, tidak siap dalam menggelar hajatan pemilu. Meningkatnya jumlah pemilih hingga 23.863 pemilih seharusnya diantisipasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong untuk menjamin para pemilih tersebut mendapatkan haknya untuk memilih. Namun akibat ketidaksiapan PPLN Hongkong tersebut ratusan warga negara Indonesia yang berada di Hongkong kehilangan haknya untuk memilih calon presiden karena tidak dapat memilih.

Kericuhan Pilpres 2014 di Hongkong ini juga disinyalir ada indikasi kecurangan dari pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) karena salah seorang PPLN Hongkong mengarahkan WNI untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta. Hal ini menunjukkan tidak netralnya PPLN Hongkong dalam menyelenggarakan pilpres pendahuluan. Padahal pelaksanaan pilpres pendahuluan di Hongkong dihadiri oleh dua komisioner KPU dan ketua Bawaslu yang memantau pemungutan suara.

Menjelang Pilpres 2014 di Indonesia, indikasi kecurangan di beberapa wilayah juga mulai terkuak ke permukaan. Situasi yang rentan menimbulkan benturan dan letupan sosial juga sudah muncul, bahkan diprediksi akan semakin menguat di fase pemungutan suara, penghitungan, dan pengumuman hasil Pilpres 2014. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah yang masih berkuasa saat ini, yakni pemerintahan SBY, untuk berkomitmen menjalankan kewajibannya memfasilitasi hak politik rakyat dengan baik dan adil.

Pernyataan Presiden SBY pada hari ini, 7 Juli 2014, yang menganggap remeh indikasi kecurangan dan kericuhan harus dikritik. Ini menunjukkan SBY tidak peka terhadap indikasi kecurangan dan kericuhan yang telah terjadi, baik pada Pilpres pendahuluan di Hongkong maupun indikasi kecurangan di beberapa daerah. Pemerintah harus bertindak pro aktif dalam menjamin rakyat dapat menjalankan hak politiknya.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Presiden SBY harus memberikan penjelasan resmi terkait kericuhan yang terjadi pada Pilpres pendahuluan di Hongkong pada tanggal 6 Juli 2014.
  2. Presiden SBY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjamin pelaksanaan Pilpres 2014 tidak terindikasi kecurangan dan menjamin tidak adanya potensi kericuhan dalam pelaksanaan Pilpres 2014.
  3. Presiden SBY dan KPU harus menjamin seluruh warga negara Indonesia mendapatkan hak politiknya untuk memilih calon presiden.
  4. Seluruh gerakan rakyat pekerja di Indonesia harus bersatu dan terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan Pilpres 2014 di TPS-TPS untuk mencegah terjadinya praktek kecurangan.
  5. Seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di Indonesia harus bersatu untuk membangun partai politik alternatif dan terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 demi memastikan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  6. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 7 Juli 2014
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

ttd.
Anwar Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

ttd.
Rendro Prayogo

Contact Person
Anwar Ma’ruf: 0812 1059 0010
Rendro Prayogo: 0855 1015 346

LEAVE A REPLY