Bangun Kolaborasi Multi-Sektoral Untuk Lawan Imperialisme Gaya Baru

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

No: 049/PI/KP-PRP/e/IV/16

Disampaikan Pada Kuartal Pertama 2016

Kawan-kawan seperjuangan,

Perlawanan rakyat pekerja bangkit di mana-mana dan hampir di semua setor dalam kuartal pertama 2016. Perlawanan sopir transportasi umum terjadi di Makassar dan Jakarta. Perlawanan petani terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kabupaten Sigi, Banggai dan lainnya. Perlawanan nelayan muncul di Sumatera Utara, Pesisir Utara Jawa, Teluk Donggala-Sulawesi Tengah. Perlawanan miskin kota di Jakarta, dan perlawanan buruh yang terjadi di hampir kota-kota dan daerah industri di Sumatra, Jawa dan Sulawesi Selatan. Perlawanan rakyat pekerja tidak hanya bangkit di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Maka jadikan perlawanan ini seperti rantai panjang untuk menghantam imperialism gaya baru yang menghancurkan hidup rakyat pekerja se-dunia!

Kawan-kawan seperjuangan,

Meluasnya perlawanan ini berhubungan dengan masalah ketidakadilan dalam kaitannya dengan reorganisasi ruang hidup rakyat pekerja. Ruang hidup rakyat pekerja sedang dikocok-ulang guna penataan produksi dan konsumsi sejalan dengan kepentingan “imperialisme gaya baru”. Apakah “imperialism gaya baru”? Pada dasarnya adalah kapitalisme yang melakukan penjarahan atas tanah dan laut di negeri orang untuk mengeksploitasi bahan baku. Bahan baku dalam artian tambang yang sedang mereka kejar di seluruh dunia ialah bijih besi, emas, batubara, tembaga, nikel, dan Indonesia memiliki semuanya. Bahan tambang ini mereka jarah dengan cara ekspolitasi produksi tambang dari negara-negara orang lain, terutama di Afrika, Asia, Amerika Latin. Sedangkan produksi pengolahan (smelter) dilakukan di pabrik-pabrik yang dibangun di negara maju. Negara maju menjadi gudang mengumpulan dan pengolahan bahan baku. Hasil produksi tambang diperuntukkan bagi pembangunan insfrastruktur kota di seluruh dunia.

Ya, kawan-kawan, “imperialisme gaya baru” di satu pihak membutuhkan ruang (tanah dan laut) untuk eksploitasi bahan baku, dan di lain pihak harus membangun kota untuk mengubah konsumen tradisional menjadi urban. Apa artinya ini? Dari gunung sampai pesisir, terutama di pelosok yang “udik” (tertinggal), katakanlah desa-desa, kampung, akan disulap menjadi kota. Menjadi kota artinya kampung di tempat tinggal rakyat pekerja akan dibikin modern. Tanda modern yang paling kita kenal adalah pengubahan warung/kedai penjual sembako menjadi pasar swalayan. Dalam skala kecil disebut toko swalayan, seperti Indomart, Alfamart, dan mart-mart lainnya’ sedangkan dalam skala besar disebut pasar swalayan seperti Giant, Carrefour, Lottemart, Hypermart. Lalu tanda yang monumental lainnya adalah pembangunan mal atau plaza (yang menjajakan pakaian, kosmetik, dan lainnya), lalu segera diikuti munculnya warung kopi modern (Starbucks, dll), warung makan modern (KFC, McDonnald), dan sebagainya. Maksudnya bahwa kehadiran perusahaan dagang internasional (KFC, Starbucks, McDonnald, Giant, Carrefour, dll) menandai ciri lokasi hidup kawan-kawan rakyat pekerja menjadi kota.

Rakyat pekerja, seperti petani (atau masyarakat adat) yang di gunung, atau nelayan yang di pesisir, atau buruh yang di pinggiran kota, perlahan tapi pasti diubah selera makan, minum, berpakaian, merawat tubuh, dengan gaya hidup modern yang menekankan pada belanja dan belanja, jajan dan jajan. Lama kelamaan rakyat pekerja malas untuk mengolah makanan sendiri, dan bahkan membuat minuman sendiri. Daripada menyeduh teh atau kopi sendiri, orang lebih memilih beli teh dan kopi dalam kemasan botol di toko swalayan. Maka selera makan dan minum pun berubah “modern”. Rakyat pekerja yang “tradisionil” disulap menjadi masyarakat “modern, yaitu yang gaya hidupnya tergantung pada konsumsi yang diproduksi oleh pabrik. Masyarakat “modern” seperti ini disebut “urban”. Jadi yang disebut urban bukan hanya orang desa pergi ke kota. Pengertian itu sudah berubah. Urban dalam artian sekarang ialah desanya rakyat pekerja diubah jadi kota. Kota adalah ruang untuk pemasaran barang-barang konsumsi olahan pabrik. Dengan adanya kota, rakyat pekerja dari tempat-tempat lain berbondong-bondong datang ke situ untuk mencari nafkah.

Sudah tentu, kawan-kawan, untuk menyulap ruang hidup rakyat pekerja menjadi kota (atau kota yang lebih modern dan modern lagi), dilakukan dengan cara penggusuran rakyat pekerja dari ruang hidupnya (tempat tinggal, tempat mencari nafkah, lahan produksi, arena sosial, sejarah dan nilai-nilai lokal). Begitu pula pembukaan tambang-tambang baru, atau perluasan tambang lama, juga dilakukan dengan cara menggusur ruang hidup rakyat pekerja. Rakyat pekerja dan kerabatnya diusir dan harus bermigrasi ke tempat-tempat yang mungkin lebih miskin sumberdaya alamnya, atau ke pinggiran kota yang jauh dari akses mencari nafkah atau bertahan menjadi orang kota yang semakin miskin.

“Imperialisme gaya baru” perlu menyulap rakyat pekerja menjadi urban guna menyerap nilai lebih rakyat pekerja. Apa yang dimaksud nilai lebih? Anda semua rakyat pekerja yang tinggal dan mencari nafkah di kota adalah tenaga kerja yang murah, sekaligus konsumen barang-barang olahan pabrik. Anda semua rakyat pekerja yang menghidupkan ekonomi kota adalah pemberi keuntungan yang berlimpah bagi kapitalis-imperialis. Maka tak heran jika pertumbuhan kota berkait-erat dengan isu kelas, karena sirkulasi kekayaan menumpuk pada elit-elit kapitalis dan orligarki politik (gerombolan penguasa-penguasa politik pusat/daerah).

Tolong diingat kawan-kawan. Sekali lagi, proyek “imperialisme gaya baru” mencakup dua bentuk: pengumpulan bahan baku tambang dan pembangunan kota. Disebut gaya baru karena cara sebelumnya, yaitu neoliberalisme dipandang terlalu longgar. Maksudnya, model neoliberalisme di mana peran negara diperlonggar, dan sebaliknya peran pemain pasar diperbesar ternyata mendorong kekuatan gerakan rakyat pekerja. Kini imperialis gaya baru meminta negara bertanggungjawab untuk memobilisasi pasukan-pasukan bersenjata guna mengamankan proses eksploitasi produksi dan pembangunan kota. Imperialis gaya baru memanfaatkan militer atau preman (paramiliter) setempat untuk mengahadapi protes atau perlawanan rakyat pekerja.

Maka terang benderanglah mata kita melihat bahwa ruang hidup kita ditata ulang (dan akan terus menerus ditata ulang) atau direorganisasi untuk kepentingan “imperialis gaya baru”. Ingat kawan-kawan, bukan ditata untuk kepentingan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat pekerja.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mungkin air mata rakyat pekerja sudah berember-ember banyaknya menanggung derita multi-dimensi di ruang hidupnya sendiri. Tempat untuk tinggal dan mencari nafkah sudah diklaim menjadi teritori “imperialis gaya baru”. Tentu saja “imperialis gaya baru” melakukan aksi-aksinya untuk reorganisasi ruang hidup bersama penguasa negara. Penguasa negara membutuhkan kapital “imperialis gaya baru” untuk pembangunan negaranya yang mengaatasnamakan kesejahteraan rakyat. Mari kita ingat kembali bagaimana penguasa negara memroyekkan Indonesia ke hadapan “imperialis gaya baru”.

Seperti yang sudah diketahui bersama, bentangan negara Indonesia ini telah dipatok-patok berdasarkan keunggulan dan potensi strategis wilayah, sehingga menjadi enam koridor. Proyek itu disebut Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun pada masa pemerintahan SBY, untuk jangka waktu 2011-2025. Strategi MP3EI diarahkan untuk tiga hal: (1) pengembangan potensi ekonomi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTB, dan Papua-Kepulauan Maluku, (2) memperkuat konektisitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global, (3) memperkuat sumberdaya manusia dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Harap dicatat, tiga strategi itu berimplikasi pada reorganisasi peruntukan lahan (termasuk pembukaan lahan), pembangunan infrastruktur dan standarisasi ketrampilan tenaga produksi (buruh di berbagi sektor).

Walaupun Jokowi tidak ingin menggunakan istilah MP3EI untuk menjalankan program pembangunan ekonominya, namun apa yang dilakukan selama ini sebenarnya hanya melanjutkan program MP3EI tersebut. Beberapa proyek infrastruktur yang tercantum di dalam MP3EI saat ini malah dijalankan atau diresmikan oleh pemerintahan Jokowi. Alhasil, perwujudan tiga strategi untuk menjalankan MP3EI telah kita rasakan sejak pemerintahan SBY sampai Jokowi saat ini. Apa yang dimaksud pengembangan potensi wilayah tak lain adalah reorganisasi peruntukan lahan, pesisir dan laut untuk menginvestasikan kapitalnya “imperialis gaya baru” tadi. Ibarat para imperialis itu menumpuk kapitalnya di dalam celengan ayam jago, maka ketika celengannya tak muat lagi, mereka musti mencari celengan baru. Pemerintah Indonesia menawarkan celengan-celenngan baru dakam skema proyek MP3EI kepada para kapitalis-imperialis tadi. Karena itu ruang hidup rakyat pekerja direorganisasi, pertama, untuk rekonstruksi geografis, contohnya relokasi industri manufaktur dan pertambangan, peralihan peruntukan jenis industri dari manufaktur untuk pelayanan jasa, pembukaan kawasan industri khusus (KEK), pembukaan perkebunan komoditas tinggi (sawit), pembukaan lahan untuk penambangan, relokasi daerah pesisir untuk industri jasa, pariwisata dan pemukiman mewah, dan lain sebagainya. Kedua, dimaksudkan untuk rekonstruksi corak produksi yang disesuaikan dengan trend komoditas internasional. Contoh yang sedang menjadi trend di Indonesia adalah komoditas sawit dan penambagan bahan baku. Ketiga, rekonstruksi tenaga produksi, Keempat, rekonstruksi sosial, dalam arti menata masyarakat dalam gaya hidup urban kota seperti yang telah diuraikan tadi.

Lalu apa yang dimaksud strategi membangun koneksitas nasional, tak lain pada masa pemerintahan Jokowi saat ini ialah pembangunan infrastruktur untuk sarana perhubungan, seperti pembangunan jembatan, jalan dan jalan tol, renovasi bandara dan pelabuhan serta modernisasi teknologi alat transportasi. Maka penggusuran makin meluas, termasuk daerah pesisir di mana nelayan melangsungkan hidupnya. Pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk mengelola rantai pasokan (supply chain), yaitu mengorganisasi orang, kegiatan, informasi dan sumberdaya untuk menggerakkan jalannya produksi (atau jasa) dan kemudian sampai ke konsumen. Dengan kata lain aktivitas ini melibatkan pengubahan bahan baku hingga menjadi produksi dan sampai kepada konsumen.

Ada pun perwujudan dari strategi yang ketiga yaitu, memperkuat sumberdaya manusia dan iptek, tak lain adalah standarisasi ketrampilan penguasaan teknologi, seperti kemampuan mengoperasikan alat kerja yang canggih baik di dalam pabrik, di laut mau pun di pertanian/perkebunan. Standarisasi ijazah dan pengetahuan sektoral, termasuk bahasa. Kemudian dana untuk penelitian-penelitian untuk penjajagan sumber alam dan tenaga kerja.

Kawan-kawan seperjuangan,

Lantas apakah rakyat pekerja tidak boleh menggunakan alat tangkap ikan yang canggih, sarana order transportasi melalui online, alih tanaman perkebunan ke sawit, alih pertanian ke penambangan emas lokal, menikmati fasilitas sarana perhubungan yang cepat dan nyaman, dan sebagainya? Apakah rakyat pekerja tidak boleh menikmati tempat tinggal yang modern (kota) dengan lampu yang terang benderang dan jalan penghubung antar wilayah mulus? Apakah rakyat pekerja tidak boleh menikmati transportasi umum yang cepat dan berAC nyaman? Apakah rakyat pekerja tidak boleh menikmati sarana komunikasi yang cepat dan sinyalnya menyala meski jauh di ujung gunung atau lautan?

Bukan. Bukan begitu kawan-kawan!

Persoalannya strategi MP3EI adalah strateginya “imperialisme gaya baru”, yang konyolnya, dijadikan master plan (perencanaan rujukan) untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin, sebuah perencanaan yang didasarkan pada prinsip “imperialisme gaya baru” dapat menyejahterakan rakyat Indonesia? Rakyat yang mana? Pastilah bukan rakyat dalam arti kelas pekerja kawan-kawan. Pastilah yang sejahtera bukan rakyat yang hanya mempunyai modal tenaga kerja, melainkan yang sejahtera adalah rakyat yang bisa mengeksploitasi tenaga kerja. Maka berhati-hatilah dengan istilah rakyat, karena dalam sesama rakyat terdapat perbedaan berdasarkan kepemilikan kapital (kapaitalis-imperialis) dan akses terhadap kepemilikan kapital (penguasa negara, makelar proyek, tentara, dll). Rakyat pekerja tidak termasuk di dalamnya, karena rakyat pekerja adalah rakyat upahan. Kalaulah bertani atau menangkap ikan, setelah dirupiahkan, jumlahnya sama dengan upah juga.

Tidak mengherankan jika kenyataanya saat ini tingkat ketimpangan kesejahteraan hidup orang Indonesia semakin tinggi dalam 15 tahun terakhir. Menurut catatan Bank Dunia, laju tingkat ketimpangan di Indonesia paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi yang digalakkan pemerintah pada akhirnya memang menciptakan pertumbuhan kelas menengah. Jumlah kelas menengah, yang mengacu pada pengeluaran belanja bulanan minimal Rp 1 juta per orang, bertambah menjadi 45 juta orang atau 18 persen dari total penduduk. Namun angka itu sebenarnya hanya 4,4 persen populasi dewasa Indonesia yang tergolong ke dalam kriteria kelas menengah. Walaupun angka tersebut terbilang kecil, namun kekayaan kelas menengah telah bertumbuh sebesar 249 persen sejak 2000 menjadi US$ 351 miliar, yang mencerminkan 24 persen kekayaan seluruh Indonesia.

Menurut catatan Bank Dunia, yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi sebenarnya hanya 10-20 persen orang kaya di Indonesia. Konsumsi per orang kelompok 10 persen orang kaya Indonesia meningkat 6 persen per tahun selama kurun 2003-2010. Sedangkan konsumsi kelompok 40 persen orang miskin cuma tumbuh kurang 2 persen per tahun. Alhasil, jumlah orang miskin sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 cuma berkurang 2 persen. Kelompok miskin ini yang belanja bulanannya di bawah Rp 300 ribu per orang.

Kekayaan kelas menengah dan kelas kaya meningkat lebih cepat dari mayoritas masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan asal Swiss, Credit Suisse meramalkan jumlah miliader di Indonesia akan meningkat 54 persen pada 2020, dari 98 ribu pada 2008 menjadi 151 ribu pada 2020. Riset tersebut mempertimbangkan lonjakan nilai kekayaan kelas menegah Indonesia yang mencapai 249 persen sejak 2000. Sementara di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia juga tidak berubah atau bahkan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlahnya bertambah 78 ribu orang dalam satu tahun sejak September 2014 yang mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Penambahan penduduk miskin paling banyak terjadi di wilayah pedesaan hingga 52 ribu orang menjadi 17,89 juta orang pada September 2015. Sementara penduduk miskin di perkotaan bertambah 26 ribu orang menjadi 10,62 juta orang pada September 2015.

Ketimpangan kesejahteraan yang semakin melebar ini dapat terlihat dari terus naiknya Koefisien Gini masyarkaat Indonesia. Setelah krisis ekonomi 1997-1998, jumlah orang miskin meningkat sehingga Koefisien Gini juga naik karena setiap orang terkena dampak krisis. Meski krisis sudah berlalu, Koefisien Gini terus meningkat 30 poin pada 2000 menjadi 41 pada 2014, yang merupakan rekor tertinggi. Koefisien Gini Indonesia saat ini sama seperti Uganda dan Pantai Gading serta lebih buruk dari India.

Melebarnya ketimpangan kesejahteraan tercermin juga dari terpusatnya akumulasi kekayaan pada minoritas penduduk Indonesia. Mengacu data Credit Suisse, Bank Dunia mencatat kelompok 10 orang kaya menguasai sektiar 77 persen dari seluruh kekayaan aset dan keuangan negara Indonesia. Kalau dipersempit lagi, 1 persen orang terkaya di Indonesia menghimpun separuh total aset negara ini.

Jelaslah, bagaimana pemiskinan rakyat pekerja akan meluas tidak hanya buruh dan miskin kota (buruh tidak tetap alias kerja serabutan, pedagang dan penjual jasa kecil, dll), melainkan nelayan, petani, sopir angkutan umum, buruh sektor transportasi, buruh rumah sakit (perawat dan lainnya), pembantu rumah tangga, dll. Krisis terjadi di semua sector, tidak hanya dalam soal ekonomi, melainkan
Kawan-kawan seperjuangan,

Melawan adalah keharusan. Meski pun pada saat ini, represi terhadap rakyat pekerja yang melakukan protes terhadap kebijakan dan penjarahan ruang hidup rakyat pekerja semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, terdapat usaha-usaha untuk menaklukkan serikat-serikat melalui iming-iming proyek atau fasilitas dari elit-elit berkuasa di pemerintahan, partai politik, dan bahkan parlemen. Pemecahbelahan dan pemberangusan serikat-serikat buruh, tani, nelayan, miskin kota, terjadi secara intensif. Yang lebih parah lagi terjadinya pencerabutan orang per orang dari kolektif rakyat pekerja melalui iming-iming akses kepada kekuasaan ekonomi-politik.

Itu semua merupakan daftar masalah yang mengancam perjuangan rakyat pekerja dalam melawan kedzaliman imperialism gaya baru dan kolaboratornya, yaitu penguasa negara dan aparat militernya (termasuk paramiliternya). Untuk itu kawan-kawan, penguatan iman perjuangan menjadi hal penting, termasuk merawat kebebasan hati nurani rakyat pekerja. Hati nurani rakyat pekerja untuk memperjuangkan hak hidupnya tak bisa ditipu. Rakyat pekerja melawan bukanlah pemberontakan, melainkan karena ruang hidupnya telah dirampas dan dijarah.

Untuk itu kawan-kawan, marilah kita istiqomah pada arah perjuangan rakyat pekerja. Hal utama yang harus kita lakukan adalah:

  1. Menghadapi lawan yang begitu raksasa dan kompleks, serikat-serikat tak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri. Serikat multi-sektoral harus saling berkoneksi satu sama lain membentuk rantai perjuangan
  2. Bangun kolaborasi perjuangan dengan organ-organ yang anti kapitalisme-imperialisme dan anti-kefasisan
  3. Lakukan pendidikan dan propaganda secara massif

Maka, jangan pernah lelah memperjuangkan Sosialisme!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

Jakarta, 19 April 2016
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

Anwar Ma’ruf

Plt. Sekretaris Jenderal

Zaenal Muttaqin

Narahubung: Anwar Ma’ruf (0812-1059-0010) atau Zaenal Muttaqin (0812-8575-9634)

LEAVE A REPLY