Mengecam Pelarangan BelokKiri.Fest!

belokkiri
belokkiri.org

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

No : 051/KP-PRP/PS/e/II/2016

Mengecam Pelarangan BelokKiri.Fest!
Bangun Kekuatan Politik Alternatif dari Seluruh Gerakan Rakyat Pekerja!

Salam rakyat pekerja,

Pada 27 Februari 2016 lalu, peristiwa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat kembali terjadi. Perhelatan Belokkiri.Fest, yang sedianya digelar di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki dibatalkan lantaran pihak UPT TIM maupun kepolisian tidak memberikan izin. Penolakan pemberian izin ini jelas motifnya, yaitu karena Belokkiri.Fest akan membahas wacana-wacana yang saat ini masih dianggap tabu oleh pemerintahan yang tunduk Neoliberal, yakni wacana perlawanan.

Sebelumnya bahkan sempat diberitakan di media massa bahwa sejumlah pihak menggelar konferensi pers untuk menentang kegiatan Belokkiri.Fest. Pasalnya pihak-pihak tersebut menganggap bahwa Belokkiri.Fest dapat memecah belah bangsa dan negara karena mengusung wacana kiri. Namun apapun alasannya, penolakan pemberian izin kegiatan Belokkiri.Fest oleh UPT TIM dan kepolisian hanyalah menambah daftar panjang pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, khususnya ketika mengangkat wacana kiri atau peristiwa 1965.

ELSAM mencatat sejak pemerintahan Jokowi-JK berkuasa hingga Oktober 2015 terjadi sedikitnya 27 peristiwa pengekangan kebebasan dengan berbagai varian, yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kekerasan 1965. Varian-varian pengekangan kebebasan tersebut antara lain pelarangan pemutaran film “Senyap”, pembubaran diskusi, intimidasi, deportasi hingga pembredelan majalah.

Pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat mengenai wacana kiri oleh pemerintah maupun organisasi massa reaksioner menunjukkan bahwa masih tingginya phobia terhadap wacana-wacana kiri di Indonesia. Phobia tersebut tentunya diciptakan oleh rejim Orde Baru untuk memberangus gerakan-gerakan perlawanan rakyat terhadap rejim otoriter dan kekuasaan Neoliberalisme. Pelanggengan pemerintah untuk memberangus gerakan-gerakan perlawanan rakyat itu juga menunjukkan bahwa masih ada ketakutan dari rejim terhadap wacana-wacana kiri dan ingin melanggengkan wacana Kapitalisme-Neoliberalisme di masyarakat.

Sementara di sisi lain, kita sudah sadar dan tahu bahwa orientasi pembangunan berlandaskan sistem Kapitalisme-Neoliberalisme hanya mengutungkan segelintir kelompok (pemilik modal) dan merugikan jutaan rakyat Indonesia selama ini. Hak rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera menjadi hilang ketika pemerintah membuka lebar kepentingan para pemilik modal untuk mengendalikan pembangunan di Indonesia. Berbagai konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi dan perusahaan negara, perselisihan di tingkat industrial, konflik-konflik di perkotaan dan sebagainya muncul ke permukaan ketika pemerintah menerapkan sistem Neoliberalisme.

Hanya satu cara untuk melawan pemberangusan wacana perlawanan dan gerakan perlawanan rakyat, yakni berorganisasi. Melalui organisasi-organisasi perlawanan rakyat inilah kekuatan organisasi massa reaksioner dan aparat keamanan mampu ditandingi. Tidak mungkin perlawanan terhadap organisasi massa reaksioner dan aparat keamanan yang menghamba kepada Neoliberalisme dilakukan hanya oleh individu-individu dan forum-forum yang cair. Organisasi-organisasi perlawanan rakyat ini nantinya juga harus membangun kekuatan politik alternatif untuk melawan kekuatan Neoliberalisme yang selama ini diusung oleh negara.

Untuk itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mengecam pemberangusan hak rakyat untuk bebas berekspresi dan berpendapat oleh organisasi-organisasi massa reaksioner dan aparat kepolisian;
  2. Mendukung penyelenggaraan BelokKiri.Fest untuk menyebarkan wacana-wacana tandingan dan wacana-wacanan perlawanan yang selama ini dikontrol oleh negara yang menghamba kepada Neoliberalisme;
  3. Bangun persatuan gerakan perlawanan rakyat menuju pembangunan kekuatan politik alternatif untuk melawan wacana Kapitalisme-Neoliberalisme dan menumbangkan rejim Neoliberalisme;
  4. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera

Jakarta, 29 Februari 2016
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

Anwar Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

Rendro Prayogo

Contact Person:
Anwar Ma’ruf: 0812 1059 0010
Rendro Prayogo: 0855 1015 346

LEAVE A REPLY