Menolak rencana Jokowi memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode

Pada 11 April 2022 kemarin, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi massa di beberapa kota di Indonesia. Aksi ini merupakan reaksi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode yang ramai dalam beberapa hari belakangan ini. Kelompok mahasiswa berpendapat rencana perpanjangan masa jabatan ini sebagai sesuatu yang melangkahi konstitusi.

Konstitusi UUD 45 hasil amandemen sudah secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan presiden dibatasi 2 periode. Mengupayakan perpanjangan masa jabatan president melebihi dua periode tentu merupakan tindakan yang tidak berasaskan konstitusi yang berlaku.

Walau kita dapat bersimpati pada para mahasiswa yang turun ke jalan, kita perlu memeriksa lebih lanjut perlawanan terhadap upaya pemerintahan Jokowi. Ada jebakan politik dibalik penggunaan konstitusi sebagai prinsip perlawanan Gerakan. Konstitusi UUD 45 hasil amandemen hari ini bukanlah konstitusi yang berpihak terhadap kepentingan kelas pekerja Indonesia secara keseluruhan.

Konstitusi ini adalah hasil dari negosiasi politik elit yang terjadi pasca jatuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru yang khawatir dengan tekanan demokratis yang muncul dari masyarakat Indonesia. Tidak heran jika kemudian konstitusi ini sedikit memberikan ruang partisipasi terhadap rakyat.

Dalam wacana tiga periode ini misalnya, keputusan atau penetapan apakah masa jabatan dapat diperpanjang atau tidak diserahkan sepenuhnya pada posisi elit politik yang ada. Apakah masa jabatan bisa diperpanjang menjadi 3 periode menjadi sepenuhnya urusan negosiasi antara elit yang ada.

Sementara itu, tidak ada ruang sama sekali bagi mekanisme demokratis yang popular seperti referendum dalam konstitusi kita sekarang. Tidak ada ruang yang bisa membuat rakyat secara keseluruhan memiliki hak hukum untuk menentukan apakah seorang presiden dimungkinkan untuk memperpanjang jabatannya melampaui dua periode atau tidak.

Dalam negara demokratis, apapun ketentuan yang ada dalam konstitusi bukanlah harga mati. Sebuah UUD (Konstitusi) adalah aturan main kenegaraan yang disepakati bersama oleh seluruh warga negara, sebagai kehendak bangsa (will of the nation)—dalam kurun waktu tertentu. Sebuah aturan main kenegaraan tentu dapat diubah jika bangsa yang menuliskannya menghendaki perubahannya.

Prinsip yang harus dipertahankan adalah soal pembaharuan atas substansi konstitusi yang harus dilakukan dalam prinsip partisipasi penuh warga negara itu sendiri. Tanpa pengakuan atas partisipasi warga secara penuh maka kita dapat melihat bahwa pembaharuan konstitusi yang dilakukan tidak lebih dari upaya kesepakatan baru kelompok elit dalam negara.

Pembatasan atas masa jabatan presiden, dalam konteks Indonesia, berlandaskan pada pengalaman sejarah kehidupan di bawah injakan sepatu lars Orde Baru. Pengalaman pahit berhadapan dengan seorang presiden yang terus-menerus memperpanjang masa jabatannya, sampai akhirnya harus digulingkan lewat gerakan massa dan aksi-aksi berdarah.

Inilah riwayat yang membuat rakyat Indonesia enggan memiliki presiden yang terlalu panjang masa jabatannya. Orang bisa saja senang jika seorang presiden yang dianggap berhasil memiliki masa jabatan yang panjang. Namun, kita harus selalu ingat bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Siapapun yang berkuasa terlalu lama, entah itu ketua RT, ketua serikat buruh, apalagi seorang presiden, sangat beresiko jatuh ke dalam godaan untuk menjadi diktator.

Tidak heran jika elit politik berusaha mengakali pembatasan masa jabatan ini dengan cara politik dinasti. Hal ini telah banyak contohnya dalam kasus pemilihan kepala daerah—di mana seorang bupati, misalnya, digantikan oleh istrinya, lalu anaknya, lalu saudaranya. Secara efektif, kendali kekuasaan akan tetap berada di satu orang, yang memasang penguasa boneka untuk mengakali konstitusi.

Disinilah kita dapat melihat bahwa wacana terima atau tolak yang memicu reaksi Gerakan mahasiswa kemarin adalah wacana yang sepenuhnya elitis. Elit oligarki Indonesia tengah berada dalam ketidakpastian akumulasi kapitalis ayng terjadi dalam konteks tekanan krisis kapitalisme yang muncul secara bertubi-tubi.

Krisis kapitalisme yang tadinya bersifat finansial pada tahun 2008 sekarang bermutasi dengan wajahnya yang lain karena situasi pandemi Covid 19 dan perang Rusia-Ukraina. Dalam kondisi ketidakpastian ini tentu elit oligarki sangat mengharapkan kepastian politik.

Pemilu Indonesia walau didominasi oleh kalangan elit oligarki berpotensi untuk menciptakan ketidakpastian bagi mereka sendiri karena perubahan kepemimpinan yang berasal dari pemilu berarti juga adalah perubahan bagi kebijakan dalam mengelola kapitalisme.

Latar belakang ekonomi-politik menjadi penting bagi kemunculan wacana masa jabatan 3 periode bagi Jokowi beserta aliansi oligarki disekitarnya. Promosi atas perpanjangan masa jabatan adalah upaya Jokowi sebagai kepala aliansi oligarki Indonesia untuk memberikan kepastian bagi kelas kapitalis Indonesia.

Tentu tawaran kepastian ini belum tentu diterima oleh seluruh faksi kapital. Faksi kapital yang bercokol di PDIP misalnya tidak menerima tawaran perpanjangan masa jabatan 3 periode ini. Akan tetapi ada kemunafikan disini karena mereka juga tidak melakukan apapun untuk mencegah upaya Jokowi dalam mempromosikan wacana 3 periode ini.

Hal ini setidaknya menunjukan penolakan beberapa faksi kapital terhadap wacana 3 periode ini lebih bersifat hitungan taktis dibanding bersikap sebagai prinsip politk. Faksi kapital yang menolak sepertinya tengah bernegosiasi untuk menunggu tawaran yang lebih menguntungkan bagi posisi mereka dalam rencana perpanjangan amsa jabatan Jokowi ini.

Oleh karena itu kami melihat mobilisasi massa mahasiswa kemarin adalah gejala dari problem struktural yang lebih mendalam. Gerakan mahasiswa secara spontan merespon situasi masyarakat yang semakin dipersulit karena krisis kapitalisme Indonesia yang sekarang tengah dikelola oleh pemerintahan Jokowi.

Pengelolaan krisis yang menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat pekerja Indonesia dengan semakin mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok, BBM, kenaikan pajak pertambahan nilai, dan tentu saja minimnya penyelenggaraan perlindungan social ditengah kondisi pandemi yang belum reda.

Sayangnya spontanitas tidak berhasil untuk keluar dari pewacanaan politik Jokowi 3 periode yang sesungguhnya adalah wacana politik elit. Mengaspirasikan penolakan 3 periode sembari menyatakan Jokowi gagal yang dengannya ia harus turun, menciptakan perspektif keliru bahwa penggantian Jokowi bisa dilakukan begitu saja tanpa harus melalui mekanisme demokratis seperti pemilu.

Selain itu, Gerakan mahasiswa yang termobilisasi kemarin secara tidak langsung juga mempromosikan gagasan bahwa ada figur-figur elit yang lain yang dapat menggantikan Jokowi sekarang ini.

Kekeliruan perspektif politik Gerakan mahasiswa yang ada sekarang adalah kekeliruan bagi Gerakan rakyat secara keseluruhan dimana kelas pekerja berada didalamnya. Oleh karenanya Gerakan kelas pekerja harus segera melakukan konsolidasi ulang untuk memperkuat kembali posisi politik Gerakan rakyat. Dalam pendirian ini, Partai Rakyat Pekerja menyatakan:

1. Menolak rencana Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode dengan alasan konteks sejarah Indonesia yang pernah mengalami jaman Orde Baru, di mana Suharto terus-menerus memperpanjang masa jabatannya. Pembatasan masa jabatan adalah syarat perlu untuk mencegah kembalinya kediktatoran di bumi Indonesia.
2. Bahwa konstitusi bukanlah satu hal yang sakral dan tak dapat diubah. Aspirasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah hak politik warga negara, sepanjang disampaikan lewat cara-cara yang konstitusional seperti mekanisme referendum

3. Bahwa elit politik telah mengakali pembatasan masa jabatan ini lewat politik dinasti. Kami mendorong untuk dilakukannya telaah dan debat terbuka, untuk menemukan jalan mereformasi UUD 1945, agar dapat menerapkan pembatasan masa jabatan yang lebih ketat, demi mencegah politik dinasti ini.

4. Menyerukan konsolidasi Gerakan rakyat untuk segera memusatkan kembali perhatian pada permasalahan penurunan kualitas kesejahteraan rakyat seperti semakin mahalnya harga kebutuhan pokok, PHK, naiknya harga BBM, kenaikan pajak pertambahan nilai yang membebani biaya konsumsi warga, dan pentingnya penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi mayoritas rakyat pekerja sebagai agenda utama perjuangan gerakan.

Jakarta, 13 April 2022

Komite Pusat
Partai Rakyat Pekerja

LEAVE A REPLY