Partai Rakyat Pekerja

Desak Upaya Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965!

Upaya untuk menutup-nutupi kebenaran sejarah peristiwa 1965 masih saja dilakukan oleh rezim neoliberal saat ini. Hal ini terlihat ketika pada tanggal 29 Januari 2013, Komisi II DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI yang berupaya untuk menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik...

Negara Fokuskan Perhatian pada Rakyat Melawan Pandemi Global

Pernyataan sikap ini diinisiasi oleh Dewan Internasional Rakyat dan Tricontinental: Institute for Social Research, institusi penelitian sosial bagian dari gerakan sosialis internasional Pernyataan sikap...
Partai Rakyat Pekerja

Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM!

Walaupun Sidang Paripurna DPR yang lalu memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi “tidak jadi naik” pada tanggal 1 April 2012, namun sesungguhnya kenaikan harga BBM bersubsidi tetap pasti akan dilakukan oleh rezim neoliberal. Pasal 7 ayat 6 (a) dalam Undang-Undang (UU) APBN-P tahun 2012 menyebutkan, “... dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata...

Lawan UU Cipta Kerja, Lakukan Konsolidasi Politik Gerakan Rakyat, Bangun Partai Massa Rakyat Pekerja

Pada Senin 5 Oktober 2020, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan undang-undang yang dikenal juga sebagai Omnibus Law tentu merupakan berita...
Partai Rakyat Pekerja

Seruan Dukungan Atas Aksi Pemogokan Buruh PT. BDM dan PT. SMI di Kabupaten Morowali

Pada hari Kamis pekan lalu, tepatnya 13 Maret 2014, lebih dari 200 orang buruh PT. Sulawesi Mining Invesment (SMI) dan PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) yang tergabung dalam GBMM (Gerakan Buruh Morowali Menggugat) melakukan aksi mogok kerja dan menduduki lokasi pembangunan pabrik smelter PT. SMI. Aksi mogok ini dilakukan kaum buruh sebagai reaksi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yg dilakukan perusahaan PT. BDM kepada 272 orang buruhnya.
Partai Rakyat Pekerja

Tindaklanjuti Temuan Manipulasi Suara! KPU/KPUD Harus Obyektif dan Transparan!

Pemungutan suara pada pilpres 2014 telah berlalu dengan cukup lancar dan aman. Namun demikian, di TPS luar negeri dan beberapa TPS di dalam negeri masih mengalami kekacauan dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Dari pemungutan suara 9 Juli, tujuh lembaga survey yang kredibel (LSI, Poltracking, Indobarometer, RRI dan lain-lain) telah melakukan quick count (hitung cepat) dengan posisi kemenangan pasangan Jokowi-JK.
Partai Rakyat Pekerja

Tolak Kenaikan Harga BBM, Lawan Kebijakan Neoliberal!

Pada tanggal 18 November 2014, presiden Joko Widodo (Jokowi) secata resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000,- untuk jenis Premium dan Solar. Harga Premium naik dari Rp 6.500,- menjadi Rp 8.500,- dan solar dari Rp 5.500,- menjadi Rp 7.500,-. Seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya, kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK ini juga dilatarbelakangi soa beban subsidi yang sudah terlalu besar dan dianggap sangat memberatkan.

Menolak Hasutan Sesat, Mari Kawan Kembali Pada Perjuangan Rakyat

Belakangan ini perbincangan publik tengah berkutat di seputar isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan komunisme. Sejak pembubaran acara diskusi pengungkapan kasus pelanggaran HAM 65/66...
Partai Rakyat Pekerja

Usut Tuntas dan Penjarakan Pelaku Penyekapan dan Penyiksaan Buruh!

Praktek penindasan yang dilakukan oleh pimilik modal terhadap para buruh di Indonesia tetap menjadi masalah bagi dunia perburuhan di Indonesia. Hingga saat ini, rezim neoliberal membiarkan praktek penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada para buruh/pekerja. Hal ini juga dilakukan oleh pemilik pabrik wajan yang berlokasi di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur terhadap puluhan buruh yang bekerja...
Partai Rakyat Pekerja

Referendum Rakyat Indonesia untuk Menutup Freeport!

PT Freeport Indoensia, sejak mulai beroperasi pada tahun 1967, sepertinya sudah layak dievaluasi oleh rakyat Indonesia. Apa manfaat PT Freeport Indonesia bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan? Pertanyaan ini muncul karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia kepada kehidupan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua, seperti buruh PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini melakukan mogok kerja untuk menuntut kesejahteraan...