Hentikan Produksi Korporasi Kapital, Wujudkan Perlindungan Sosial Transformatif Untuk Rakyat Pekerja

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia sebagai bencana non alam nasional pada Sabtu pekan lalu (14/3). Selain menyatakan...
Partai Rakyat Pekerja

Bangun Kolaborasi Multi-Sektoral Untuk Lawan Imperialisme Gaya Baru

Perlawanan rakyat pekerja bangkit di mana-mana dan hampir di semua setor dalam kuartal pertama 2016. Perlawanan sopir transportasi umum terjadi di Makassar dan Jakarta. Perlawanan petani terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kabupaten Sigi, Banggai dan lainnya. Perlawanan nelayan muncul di Sumatera Utara, Pesisir Utara Jawa, Teluk Donggala-Sulawesi Tengah.
belokkiri

Mengecam Pelarangan BelokKiri.Fest!

Pada 27 Februari 2016 lalu, peristiwa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat kembali terjadi. Perhelatan Belokkiri.Fest, yang sedianya digelar di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki dibatalkan lantaran pihak UPT TIM maupun kepolisian tidak memberikan izin. Penolakan pemberian izin ini jelas motifnya, yaitu karena Belokkiri.Fest akan membahas wacana-wacana yang saat ini masih dianggap tabu oleh pemerintahan...
Partai Rakyat Pekerja

Progresifkan Radikalisasi Gerakan Buruh dalam Persatuan Politik Kelas Pekerja!

Tahun ini PRP genap berusia sewindu (delapan tahun). Dilahirkan pada 13 Mei 2004 di Solo, oleh bidan-bidan pergerakan kiri yang mencemaskan arah politik pasca kejatuhan rezim Soeharto yang dikuasai gerakan reformis untuk memoderasi kekuatan gerakan sosial ke arah pendulum politik demokrasi yang pro-kapitalisme. Sedangkan ada bagian-bagian dari gerakan kiri tergergaji oleh iming-iming pragmatis untuk berkolaborasi dengan...
Partai Rakyat Pekerja

Mengecam Tindakan Kekerasan yang Dialami Buruh!

Beberapa hari yang lalu, jutaan buruh di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikaan upah 50%. Aksi mogok nasional tersebut digelar di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota di 40 kawasan industri, yang dimulai pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2013. Aksi mogok nasional buruh ini sendiri merupakan hak buruh yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaan aksi mogok nasional yang digelar oleh para buruh, khususnya di Kabupaten Bekasi akhirnya harus...
Partai Rakyat Pekerja

Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror Kebebasan Masyarakat Sipil!

Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menuntut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak...
Partai Rakyat Pekerja

Pusatkan Pandang untuk Mematangkan Kontradiksi dalam Borjuasi-Kapitalis!

Setelah Kongres III yang dilaksanakan di Garut pada November 2012, Perhimpunan Rakyat Pekerja telah mentransformasi diri menjadi sebuah partai kader yang bernama Partai Rakyat Pekerja. Sebagai partai kader, usia PRP masih terbilang bayi yang baru lahir, tetapi sebagai organisasi politik yang lahir pada 13 Mei 2004, usia PRP dapat dikatakan sebesar anak sekolah dasar.
Partai Rakyat Pekerja

Hapuskan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengkriminalisasi Rakyat!

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA No.: 057/KP-PRP/PS/e/V/2017 Hapuskan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengkriminalisasi Rakyat! Salam rakyat pekerja, Beberapa hari belakangan ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang menunjukkan...
Partai Rakyat Pekerja

Desak Upaya Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965!

Upaya untuk menutup-nutupi kebenaran sejarah peristiwa 1965 masih saja dilakukan oleh rezim neoliberal saat ini. Hal ini terlihat ketika pada tanggal 29 Januari 2013, Komisi II DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI yang berupaya untuk menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik...

Demi Perdamaian dan Demokrasi, Kami Menolak Kudeta dan Kekerasan di Bolivia

Mempertahankan demokrasi, perdamaian, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri di Bolivia berdasarkan pada hak-hak rakyatnya dan tanpa campur tangan eksternal, tidak bisa ditunda lagi. Kami...